Begitu menginjakan kaki di Korea Selatan, kesan masyarakat yang teratur dan lingkungan yang nyaman langsung tampak. Saat bekerja di perusahaan yang menjadi tempat kerja saya sekarang, saya langsung diperkenalkan dengan budaya orang-orang Korea yang pali-pali (serba cepat). Pernah suatu ketika, teman saya yang orang Indonesia ikut tour yang jadwal berangkat adalah jam 12 siang. Namun dikarenakan meeting point yang cukup jauh dan bangunnya kesiangan, maka teman saya pun terlambat. Ia dengan tergesa naik taksi sambil menelpon orang Korea yang menjadi sopir bus travel untuk menunggu 5 menit. Tetapi tetap saja sang sopir meninggalkannya. "Hanya" karena terlambat 5 menit, teman saya harus kecewa dengan merelakan uang yang telah dibayarkan untuk tour maupun untuk membayar taksi yang begitu jauh.
Dalam soal disiplin, mungkin kita hanya mengenal bangsa Jepang, sebagai bangsa yang ketat menjalankan disiplin. Tapi pada kenyataannya, disiplin telah menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan orang Korea. Bentuk disiplinnya orang Korea yang telah kita kenal adalah gundae (Wajib Militer). Wajib Militer di Korea Selatan telah dimulai pada tahun 1950-an ketika meletus Perang Korea (Perang antara daerah Korea Selatan dan Utara). Sejak saat itu setiap laki-laki yang telah berusia 20 tahun diharuskan mengikuti Wajib Militer. Karena secara teknis hingga saat ini status Korea Selatan dan Korea Utara masih dalam keadaan berperang.
Gencatan senjata yang dilakukan pada tahun 1953 hanyalah perjanjian yang secara hukum tidak bersifat permanen. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah seorang Atase Bidang Pertahanan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan himbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia di Korea Selatan untuk tetap waspada terkait status Korea Selatan dan Korea Utara yang sebenarnya masih dalam status berperang. Namun demikian Wajib Militer di Korea Selatan telah mengalami perkembangan sesuai dengan situasi pemerintahan dan negara saat ini. Berbeda jauh dengan era perang yang benar-benar ditujukan untuk berperang. Kondisi sekarang, para pemuda yang telah memasuki usia Wajib Militer boleh meminta penangguhan sampai usia 30 tahun. Mereka juga boleh memilih unit korps yang disukai. Haegun (Angkatan Laut), Gonggun (Angkatan Udara ) atau Yukgun (Angkatan Darat).
Lamanya Wajib Militer adalah 2 tahun. Selama 2 tahun itu, mereka dilatih kemiliteran termasuk di dalamnya adalah pelatihan tentang menembak. Peserta Wajib Militer hanya mendapatkan jatah libur setiap 100 hari sekali. Mereka diperbolehkan libur selama beberapa hari saja. Maka tak heran, jika kita sedang berjalan di kota-kota di Korea Selatan sering melihat pemuda berpakaian tentara. Tetapi tidak semua pemuda Korea Selatan diharuskan ikut Wajib Militer. Ada juga orang yang karena syarat tertentu dibebaskan dari Wajib Militer oleh pemerintah Korea Selatan.
Mereka yang dibebaskan dari Wajib Militer adalah orang dengan kategori seperti orang cacat, orang yang menjadi tulang punggung keluarga (tidak ada yang menopang kehidupan keluarga), orang dengan prestasi tertentu, orang yang dianggap berjasa terhadap negara, orang yang telah terikat dengan instansi negara dan laki-laki yang telah menikah sebelum usia Wajib Militer. Beberapa orang tersebut selain ada yang dibebaskan Wajib Militer, ada juga yang cuma diwajibkan mengikuti gundae selama 1 bulan saja. Tetapi, agar tetap dapat mengingat materi dalam gundae, mereka diharuskan mengikuti pertemuan tiap tahun sekali atau dua kali. Dan pertemuan ini, wajib diikuti oleh seluruh pemuda Korea Selatan.
Meskipun demikian, tidak semua warga Korea Selatan setuju dengan kebijakan ini. Satu diantara warga tersebut adalah Jang Myung Jin, pemuda 25 tahun yang tinggal di kota Daegu ini sudah setahun berteman dengan saya. Pada suatu kesempatan saya sengaja menemui Jang Myung Jin untuk sekedar bertanya perihal tidak ikutnya ia dalam gundae. Ia memang pemuda yang ramah, ketika itu ia baru saja datang dari kage (mini swalayan) dan sayapun disuguhi kokuma pang (roti yang berbahan dasar dari ubi jalar). Kokuma pang menjadi penganan yang eksklusif di Korea Selatan karena harganya yang lumayan mahal. Bayangkan dengan uang 3 ribu won atau sekitar 24 ribu rupiah hanya mendapatkan satu kemasan plastik yang berisi 5 butir ubi ukuran sedang. Dengan uang sebanyak itu di kota saya, Karanganyar, Jawa Tengah tentu bisa untuk membeli satu karung ubi jalar.
Sembari menikmati kokuma pang, Jang Myung Jin menjelaskan tentang “kemangkirannya” dari kewajiban militer. Menurut kepercayaan yang ia anut, ikut Wajib Militer berarti dilatih untuk berbuat keras, memegang senjata dan belajar menembak yang ia artikan sebagai manifestasi persiapan perang. Kalaulah terjadi perang maka akan terjadi saling bunuh dan ia tidak ingin membunuh. Karena alasan itulah ia tidak mau mengikuti Wajib Militer. Tentu saja Jang Myun Jin dikenai sanksi oleh negara dengan hukuman penjara. Hukuman bagi laki-laki warga Korea Selatan yang “membelot” dari pangilan wajib militer adalah 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Tapi jangan dibayangkan kalau penjara di Korea Selatan begitu menyeramkan. Jang Myung Jin menceritakan bahwa penjara di Korea Selatan seperti sebuah kota kecil yang lengkap dengan fasilitasnya. Ia pun juga digaji selama berada dipenjara meski jumlahnya sangat kecil.
Jang Myun Jin juga mengungkapkan bahwa Wajib Militer memang dapat membentuk jiwa disiplin. Tapi disisi lain juga dapat menciptakan aroganisme. Wajib Militer akan efektif jika negara benar-benar dalam keadaan berperang. Di akhir obrolan sore itu Jang Myun Jin berbalik bertanya kepada saya, adakah wajib militer di Indonesia? Bagaimana kira-kira kalau di Indonesia diberlakukan wajib militer? Sebuah pertanyaan yang saya sendiri sulit menjawabnya. Memang perlu adanya perbaikan untuk mendidik masyarakat agar berdisiplin. Tetapi apakah sampai harus dengan cara Wajib Militer? Banyak kekurangan dari Wajib Militer model Korea Selatan jika harus diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah bahwa Wajib Militer membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika saat ini diberlakukan di Indonesia, tentu saja akan sangat memberatkan perekonomian Indonesia yang sedang carut-marut. Yang jelas saat ini yang dibutuhkan Indonesia bukanlah sekedar produk-produk pemikiran saja melainkan juga tindakan yang didasari kesadaran sebagi warga negara untuk memajukan negerinya sendiri, Indonesia.
Winarno Hadi Saputro